BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
INFO BIMTEK dan BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010
dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun
2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk
Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir
dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap
K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP, serta kewajiban memiliki
Seritifikasi Keahlian (Pasal; 12,17,dan127 Perpres No. 54/2010) serta
Tujuan Sertifikasi Keahlian (Bab II Pasal 2 Perka LKPP No 8/2010)
Untuk memenuhi kebutuhan ini, LEMBAGA KAJIAN INDONESIA (LKI) ,
yang secara Resmi telah memenuhi persyaratan untuk Pelaksanaan Ujian
Sertifikasi PB/JP dari LKPP; dengan No. Urut Induk LPP.:
065/D.III.2/LKPP dan sebagai institusi binaan Ditjenkesbangpol Depdagri
No. SKT. 149/D.III.I/I/2011, serta Izin dari Dinas Pendidikan SK. No.:
551.21/Bid.PLS.2/XI/2013/III.36. Untuk melaksanakan Bimbingan Teknis
(Bimtek) serta Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian PB/JP, pada:
Info Jadwal Pelaksanaan :
Konfirmasi pendaftaran dapat
menghubungi
Konf : 081315068999
Info Diklat (PIN BBM : ( 54B7A700 )
BIMTEK KEUANGAN
Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam menjalankan
organisasi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun
pertanggungjawabannya maka Kami akan menyelenggarakan Bimtek Bidang
Pemerintahan
*
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah Berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2013 dan PP No. 71 Tahun 2010
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di tahun 2016
serta Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2016 maka kami akan melaksanakan Bimtek Bidang Pemerintahan
dan Sosialisasi
* Permendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 serta Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif pada Sistem Administrasi Keuangan maka Kami akan melaksanakan
Bimtek Bidang Pemerintahan
* Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bendahara maka Kami akan
melaksanakan Bimtek Bidang Pemerintahan
* Rekonsiliasi Dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
Bimtek Lakip, Renstra dan RenjaPara pejabat Instansi Pemerintah
Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja
Perangkat daerah ( SKPD ) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang
optimal mengenai Sistem Peningkatan Kinerja, cara Penyusunan Rencana
Strategis ( RENSTRA ), strategi Perencanaan Kinerja ( Renja ), Analisis
Lingkungan ( SWOT ), Evaluasi Kinerja SKPD dan Teknik Perumusan
Indikator Kinerja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( Lakip )Berkenaan dengan hal tersebut, Kami akan
menyelenggarakan Bimtek Bidang Pemerintahan dengan Tema
*
Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan
Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi
Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif pada Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah maka kami akan
melaksanakan Bimtek Keuangan
* Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif pada Sistem Penyusunan Laporan Keuangan Daerah maka Kami akan
melaksanakan Bimtek Keuangan
*Strategi
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Kami akan
melaksanakan Bimtek Keuangan
*Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun
Legislatif pada Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka Kami
akan melaksanakan Bimtek Bidang Pemerintahan
*Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
BIMTEK KEPEGAWAIAN
kami mengundang instansi pusat dan daerah untuk mengikuti sosialisasi
pokok-pokok Undang-Undang tersebut. Dalam rangka mewujudkan Aparatur
Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi maka kami akan
melaksanakan Bidang Kepegawaian :
* Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja
individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi
manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan organisasi pemerintahan maka kami akan melaksanakan Bidang
Kepegawaian :
* Bimtek Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja
individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi
manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan organisasi pemerintahan maka kami akan melaksanakan Bidang
Kepegawaian :
* Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS
Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat
diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi
pekerjaannya. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam
rangka pendayagunaan aparatur pemerintah. Dalam rangka mewujudkan
Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi maka kami
akan melaksanakan Bidang Kepegawaian :
*Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam
menjalankan organisasi pemerintahan Serta Strategi Peningkatan Dan
Penguatan Kinerja PNS Dalam Rangka Terwujudnya Prestasi Kerja,
Kompetensi Dan Profesionalisme Sebagai Aparatur Daerah terkait dengan
sistem baru Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian
Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah.Maka kami akan
melaksanakan Bidang Kepegawaian :
* Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian
BIMTEK ASET DAN BARANG MILIK DAERAH
Sebelumnya kerja sama pemanfaatan hanya 30 tahun. Dalam rangka
memantapkan pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah
(BMN/D) maka kami akan melaksanakan
*Bimtek Tata Cara Pengelolaan Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N)
Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi;
inventarisasi aset,legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta
pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset.
Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai teknik penilaian aset daerah
maka kami akan melaksanakan
*Bimtek Tata Cara Dan Teknik Penilaian Aset Daerah
Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi;
inventarisasi aset,legal audit, penilaian aset, penghapusan aset,
pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem
informasi manajemen aset Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai
tata cara penghapusan aset daerah maka Kami akan melaksanakan
*Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset
Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi;
inventarisasi aset,legal audit, penilaian aset, penghapusan aset,
pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem
informasi manajemen aset. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai
sistem informasi manajemen aset maka kami akan melaksanakan
* Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
Dalam kebijakan itu mengatur penyesuaian jangka waktu dan tarif
pemanfaatan BMN/D di infrastruktur. Penyesuaian jangka waktu dalam
penyediaan infrastruktur antara lain untuk sewa dapat lebih dari lima
tahun, dan kerja sama pemanfaatan dapat dilakukan hingga 50 tahun.
Sebelumnya kerja sama pemanfaatan hanya 30 tahun. Dalam rangka
memantapkan pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah
(BMN/D) maka Kami akan melaksanakan
*Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (BMN/D) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014
BIMTEK PERPAJAKAN/ PAJAK PEMERINTAH DAERAH
* INFO BIMTEK PAJAK BPHTB DAN PBB
* INFO BIMTEK RETRIBUSI DAERAH
* INFO PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA
BIMTEK KEARSIPAN
* Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
* Bimtek Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
* Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas dilingkungan Aparatur Pemda, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten Dan Kota
*
Bimtek Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud
Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol
dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah
BIMTEK KEUANGAN DESA
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa maka kami akan melaksanakan :
*Bimtek Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai Kinerja Serta Tugas
Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa maka Kami akan
melaksanakan :
*Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa
Selain itu tentunya ada pertimbangan lain, seperti bahwa dari tahun
ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan ke desa semakin meningkat,
sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang pengelolaannya baik dan
akuntabel Untuk memantapkan pemahaman aparatur mengenai tata cara
pengadaan barang/jasa di desa maka kami akan melaksanakan :
*Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
BIMTEK PENGADAAN BARANG JASA
*Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
*Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
*Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
*(Bimtek) serta Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian PB/JP,
* POINTERS PERUBAHAN IV PERPRES NO. 54 / 2010(PERPRES NO. 4 / 2015) DAN INPRES NO. 1 / 2015
*
Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa
Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat
Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes No. 63 Tahun 2014 Tentang
Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Cataloque)
